25.4 C
Jakarta
Rabu, Februari 24, 2021

Serikat Pekerja/Buruh Di Sumsel Menolak Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Dan tetap Menuntut Kenaikan UMP Sumsel Tahun 2021

Must read

LPSB Pertanyakan Kapan Gubernur Sumsel Akan Pecat Oknum ASN Berinisial “N”

SumselPos|Palembang-Febri zulian direktur eksekutif laskar pemuda sumsel bersatu pertanyakan gubernur atas ketegasan yang harus di lakukan dalam proses pemeriksaan yang kabarnya telah di lakukan...

DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang Miliki Ketua Baru

SumselPos| Palembang-Musyawarah Cabang ( Muscab ) ke - I DPC Srikandi PP Kota Palembang dilaksanakan di Ballroom Madinah Asrama Haji Kota Palembang. Sabtu(12/12/2020). Rosmala Dewi...

Lailata Ridha, SH Resmi Dilantik PAW DPRD Kota Palembang

  SumselPos | Palembang - Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang dalam rangka Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRD Kota Palembang Lailata Ridha,...

Aksi Nyata BAS PP Kota Palembang Memberikan Santunan Kepada Empat Anggota BAS

  SumselPos | Palembang - Badan Amal Sosial (BAS) Pemuda Pancasila Kota Palembang memberikan santunan kepada Empat Orang Anggota BAS yang terdiri dari 3 (tiga)...

SumselPos | Palembang – Serikat Pekerja/Buruh Sumatera Selatan menolak Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2020 pada masa Pandemi Covid – 19 dan tetap menuntut adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) Sumatera Selatan Tahun 2021

Hal ini di sampaikan oleh Hermawan, SH Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Nikeuba Kota Palembang sekaligus selaku anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel, saat di temui di kantornya Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II No. 901 Kecamatan Kemuning Palembang, Kamis (29/10/20)

“Surat Edaran tersebut di tujukan kepada Gubernur bukan kepada Anggota Dewan Pengupahan, itu tegas, jadi yang di tujukan ini kepada Gubernur, sehingga anggota Dewan Pengupahan tidak terikat dan tidak perlu memperdulikan Surat Edaran tersebut, apalagi Surat Edaran tersebut isinya sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan menyangkut mekanisme kenaikan Upah Minimum” ujarnya

Penetapan UMP itu memang kewenangan Gubernur akan tetapi harus dengan memperhatikan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan, itu di atur secara tegas dalam UU No.13 tahun 2003 dan PP No.78 tahun 2015, sehingga sudah jelas bahwa dalam menetapkan UMP tersebut Gubernur Harus Memperhatikan Rekomendasi Dewan Pengupahan utamanya dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh selaku pihak yang mewakili kepentingan buruh secara langsung.

Menyangkut tentang Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut, itu adalah himbauan internal saja dan tidak mengikat secara hukum apalagi Surat Edaran tersebut secara hirarki di bawah Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran tersebut bukan ketentuan produk perundang-undangan yang wajib ditaati, sehingga tidak perlu dijadikan dasar dalam menentukan kenaikan UMP karena mekanisme kenaikan Upah Minimum secara tegas telah diatur dalam PP No.78 tahun 2015.

” Sudah jelas dari hasil perhitungan BPS secara Nasional, rata – rata pertumbuhan ekonomi dan Inflasi di tahun 2020 trendnya masih positif dan secara regional Sumsel di tahun 2020 trendnya juga positif, hal mana selama ini tata cara yang di pakai dalam menentukan kenaikan Upah Minimum mekanismenya seperti itu juga,” ujarnya.

Selaku Anggota Dewan Pengupahan seharusnya tetap berkomitmen dan konsisten bertindak sesuai aturan, ikuti mekanisme yg telah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 dan PP No. 78 tahun 2015 dalam menentukan kenaikan Upah Minimum, penetapan kenaikan Upah Minimum harus dilakukan dengan berdasarkan rata – rata pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Sebagai Gubernur Sumsel dalam menetapkan UMP tahun 2021 haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan rata – rata pertumbuhan ekonomi regional Sumsel dan Laju Inflasi Sumsel, yaitu minimal sebesar 4,7 % sesuai UU No.13 tahun 2003 dan PP No. 78 tahun 2015.

“Apabila UMP Sumsel tahun 2021 di tetapkan sama nilainya dengan Nilai UMP Sumsel tahun 2020 atau tidak ada kenaikan (0%), Maka Buruh/Pekerja Sumsel akan melakukan PENOLAKAN, dan akan berjuang menuntut kenaikan Upah Minimum tersebut baik melalui aksi di jalanan maupun upaya secara hukum ke PTUN,” ujarnya. (Santo)

- Advertisement -

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -

Latest article

LPSB Pertanyakan Kapan Gubernur Sumsel Akan Pecat Oknum ASN Berinisial “N”

SumselPos|Palembang-Febri zulian direktur eksekutif laskar pemuda sumsel bersatu pertanyakan gubernur atas ketegasan yang harus di lakukan dalam proses pemeriksaan yang kabarnya telah di lakukan...

DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang Miliki Ketua Baru

SumselPos| Palembang-Musyawarah Cabang ( Muscab ) ke - I DPC Srikandi PP Kota Palembang dilaksanakan di Ballroom Madinah Asrama Haji Kota Palembang. Sabtu(12/12/2020). Rosmala Dewi...

Lailata Ridha, SH Resmi Dilantik PAW DPRD Kota Palembang

  SumselPos | Palembang - Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang dalam rangka Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRD Kota Palembang Lailata Ridha,...

Aksi Nyata BAS PP Kota Palembang Memberikan Santunan Kepada Empat Anggota BAS

  SumselPos | Palembang - Badan Amal Sosial (BAS) Pemuda Pancasila Kota Palembang memberikan santunan kepada Empat Orang Anggota BAS yang terdiri dari 3 (tiga)...

Gubernur Sumsel Pastikan 1 Januari 2021 UMP Sumsel Naik

SumselPos | Palembang - Massa buruh / pekerja yang tergabung dalam Relawan Masyarakat Buruh Untuk Keadilan Sumatera Selatan (Rembuk SS) melakukan aksi unjuk rasa...